Keduanya mendukung Hak Angket Mafia Perpajakan.
Minggu, 27 Februari 2011, 16:02 WIB
Rapat paripurna DPR
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera menggelar rapat untuk membahas 'pelanggaran' yang dilakukan dua kadernya, Lily Wahid dan Effendy Choirie alias Gus Choi saat mendukung Hak Angket Mafia Perpajakan.
"Tunggu hari Senin ada rapat DPP. Lihat perkembangan buat verifikasi," kata Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini kepada wartawan, Minggu 27 Februari 2011. Usulan teman anggota lain, kata dia, kader yang tidak taat sebaiknya dievaluasi.
Namun, hingga kini DPP belum sepakat bentuk evaluasi ini seperti apa, apakah teguran atau sanksi keras. "Apakah recall, lihat keputusan besok. Itu kan keputusan partai," kata dia.
DPP, sambungnya, akan melihat juga berapa kali pelanggaran dilakukan kedua kader ini. "Kalau pelanggaran pertama sifatnya hanya teguran saja. Kami ada arsipnya, SP2, SP3, kami akan lihat nanti."
Dalam Paripurna DPR Selasa pekan lalu, Lily dan Gus Choi memilih untuk mendukung Hak Angket Mafia Perpajakan. Hal ini berseberangan dengan keputusan Fraksi PKB yang menolak angket tersebut. Hak Angket Mafia Perpajakan sendiri kandas karena kalah suara tipis.
Helmy menjelaskan demokrasi tetap membutuhkan aturan dalam hal ini ditentukan oleh partai politik. Dalam menentukan sikap, sambungnya, fraksi sudah menghimpun aspirasi dari masyarakat. "Kami kan memiliki kebijakan arah politik. Antara satu partai dengan partai lain berbeda cara pandang."
Lily Wahid & Gus Choi Terancam Recall?
DPP PKB akan membuka catatan 'ketidaktaatan' Lily Wahid dan Gus Choi.
Senin, 28 Februari 2011, 00:07 WIB
Inisiator angket pajak seperti Lily Wahid, Nudirman Munir dan Ahmad Yani
Meski sudah kandas di Paripurna DPR, buntut Hak Angket Mafia Perpajakan masih dirasakan sejumlah pihak, termasuk dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid dan Effendy Choirie. Hari ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB akan membahas apakah kedua kadernya ini melakukan pelanggaran karena mendukung hak angket itu.
"Tunggu rapat Senin (hari ini). Lihat perkembangan buat verifikasi," kata Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini kepada wartawan. Dia mengakui ada sejumlah usulan dari kader PKB lain agar DPP mengevaluasi kader yang tidak taat. Usulan ini ingin agar Lily dan Gus Choi diberi sanksi berat.
Namun, sambungnya, hingga kini DPP belum sepakat bentuk evaluasi ini seperti apa. Apakah teguran atau sanksi keras. "Apakah recall, lihat keputusan rapat Senin. Itu kan keputusan partai."
Sebagai bahan pembahasan, DPP PKB akan membuka catatan 'ketidaktaatan' Lily Wahid dan Gus Choi. Memang bukan kali ini saja Lily membangkang dari garis kesepakatan fraksi.
Lily pun pernah membangkang saat Pansus Century menentukan opsi. Saat itu, Lily adalah satu-satunya politikus PKB yang mendukung Opsi C yang diusulkan Panitia Khusus Kasus Bank Century. Opsi C ini menyatakan, ada dugaan penyimpangan hukum dalam penalangan Bank Century pada 2008 lalu sehingga penegak hukum harus mengusut.
Buntutnya, dia harus menelan pil pahit karena dipecat sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB.
"Kalau pelanggaran pertama sifatnya hanya teguran saja. Kami ada arsipnya, SP2, SP3, kami akan lihat nanti," kata Helmy lagi.
Dalam Paripurna DPR Selasa pekan lalu, Lily dan Gus Choi memilih untuk mendukung Hak Angket Mafia Perpajakan. Hal ini berseberangan dengan keputusan Fraksi PKB yang menolak angket tersebut. Hak Angket Mafia Perpajakan sendiri kandas karena kalah suara tipis.
Helmy menjelaskan demokrasi tetap membutuhkan aturan dalam hal ini ditentukan oleh partai politik. Dalam menentukan sikap, sambungnya, fraksi sudah menghimpun aspirasi dari masyarakat. "Kami kan memiliki kebijakan arah politik. Antara satu partai dengan partai lain berbeda cara pandang."
Lily dan Gus Choi Siap Terima Konsekuensi
Lily Wahid ataupun Gus Choi mengaku siap menerima segala konsekuensi. Lily mengatakan kini tengah menunggu apa sanksi yang akan diberikan. "Dari kemarin saya denger mau di-recall. Saya tunggu surat yang mau dilayangkan," ujar Lily.
Namun, Lily menilai tidak ada dasar bila dia ditarik. "Tidak bisa mereka memakai UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD) karena sedang diuji materi di MK," kata Lily.
Demikian pula Gus Choi. Dia mengaku siap menanggung risiko berbeda sikap dengan fraksi. "Segala risiko harus saya terima," ujar Gus Choi.
Meski isu pergantian antar waktu (PAW) berhembus kencang akan menimpa Lily dan Gus Choi, namun pengamat politik asal Universitas Indonesia Arbi Sanit menampiknya. Dia menilai persoalan Lily dan Gus Choi ini masih terkait dengan konflik internal yang menimpa PKB sepeninggal Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Kemungkinan mereka berdua hanya ditegur saja karena PKB ini partai unik dan tidak mau menambah masalah," kata Arbi. Saat ini, menurut Arbi, PKB sedang mencari ruang untuk islah.
Arbi pun menilai sikap keras dan melawan arus yang datang dari Lily dan Ggus Choi ada sebabnya. "Lily beranggapan bahwa Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) melawan Gus Dur. Begitu juga Effendy Choirie," jelasnya.
Sebelumnya, Arbi menilai konflik PKB makin mengkristal. Siapa yang rugi? "Hanya PKB saja, tak ada pihak lain." Akibat perpecahan ini, PKB akan semakin kehilangan kader termasuk kader senior. Beberapa kyai, sambungnya, sudah eksodus kembali ke partai lama, seperti PPP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar