Tifatul: Kami Siap, Mati Saja Siap
"Kalau Presiden ambil langkah reshuffle, berarti Presiden sudah memperhitungkannya."
Senin, 28 Februari 2011, 13:13 WIB
Tifatul Sembiring
Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang berlawanan dengan Partai Demokrat soal Hak Angket Pajak memunculkan kembali isu reshuffle. Menteri-menteri dari PKS dikabarkan bakal didepak dari kabinet.
Mananggapi isu reshuffle, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengaku siap. "Kami siap kok, mati saja siap, namanya umur kan kita nggak tahu. Menurut saya, ini kan suatu amanah, waktu saya ditunjuk, saya ucapkan inalillahi," kata dia usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senin 28 Februari 2011.
Ditambahkan Tifatul, adalah hak prerogatif presiden untuk memutuskan. "Kalau Presiden ambil langkah reshuffle, berarti Presiden sudah memperhitungkan secara matang. Inilah yang terbaik bagi bangsa, dia (Presiden) kan punya target perencanaan," tambah Tifatul.
Soal Hak Angket Pajak yang dianggap pemicu keretakan PKS-Demokrat, Tifatul menjelaskan, tidak ada perselisihan. Yang ada adalah perbedaan cara pandang. Dua-duanya setuju, mafia pajak adalah masalah besar. "Kalau ditarik ke belakang, inisiator pajak adalah Demokrat, kita bilang ok, Demokrat tarik lagi," tambah Tifatul.
Masalah utamanya, tambah dia, adalah komunikasi. Kata dia, harus diantisipasi agar permasalahan seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. "Presiden sudah memberi arahan kalau komunikasi harus intensif dan antisipatif. Presiden menjelaskan, kalau keputusan politik itu seperti terjun payung, kalau sudah terjun, nggak bisa kembali ke pesawat, kalau komunikasi nggak diperbaiki, ya begini lagi."
Apakah PKS risih dengan manuver Demokrat? "Nggak, karena isu reshuffle saya rasa sudah lebih dari 100 kali," jawab Tifatul.
Selain Tifatul, ada tiga menteri dari PKS yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, yakni Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Suryapranata.
PKS Siap Keluar dari Koalisi
"PKS di dalam (kabinet) atau di luar sama saja. Ini kan hanya sarana perjuangan saja."
Sekjen PKS Anis Matta
Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap jika dikeluarkan dari koalisi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Namun, PKS menyatakan masih memiliki komitmen memenuhi kontrak politik.
"Kami siap saja, semua tergantung Pak SBY, decision maker-nya kan Pak SBY," kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, saat dihubungi VIVAnews.com, Jumat 25 Februari 2011.
Menurut Anis, saat ini PKS hanya fokus memenuhi komitmen kontrak politik dengan pemerintahan SBY-Boediono. Dan selama ini komunikasi PKS dengan Presiden SBY cukup baik. "PKS di dalam (kabinet) atau di luar sama saja. Ini kan hanya sarana perjuangan saja, bukan tujuan," ujarnya.
Anis menjelaskan, PKS sudah memiliki sejarah menjadi oposisi dalam pemerintahan pada zaman Presiden Megawati. Saat itu, lanjut Anis, PKS menjadi satu-satunya partai yang menjadi oposisi. "Jadi bagi kami koalisi atau oposisi sama saja," ujarnya.
Isu Partai Demokrat akan menendang PKS dan Partai Golkar mengemuka saat hak angket pajak. Saat itu, PKS dan Golkar menjadi inisiator dalam pengajuan hak angket.
Rombongan PKS Sulsel Kecelakaan, 1 Tewas
Rombongan itu mengalami kecelakaan setelah menghadiri Mukernas di Yogyakarta.
Minggu, 27 Februari 2011, 10:32 WIB
Ilustrasi korban kecelakaan
Rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan. Dalam kejadian itu, satu tewas dan empat lainnya terluka.
Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Sulsel Ariady Arsal, korban terdiri dari tim kaderasisasi Sulsel yaitu Nasrullah (Kabupaten Luwu), Syartif (Luwu Utara), Ketua DPD Palopo, Ibrahim Alim.
Sedangkan mantan anggota DPRD Palopo, Nurhaidi tewas di tempat, sedangkan kader PKS lain, Siti Nurhaidi masih kritis. Para korban dibawa ke RS Sidrap-Sulsel. "Semalam kecelakaan mobil dalam perjalanan kembali dari Mukernas PKS di Yogyakarta," ujar Ariady kepada VIVAnews.
Kecelakaan itu terjadi sekitar jam 4 pagi, di wilayah Kecamatan Tanrutedong-Kabupaten Wajo atau perbatasan Sidrap. Diperkiraan kecelakaan tunggal itu dikarenakan sopir yang mengantuk. "Jenazah telah diberangkatkan dari RSUD Sidrap menuju Palopo untuk dimakamkan," ujarnya.
Rombongan mendarat di Makassar, setelah menghadiri Mukernas di Yogyakarta pada pukul 12.00 WITA. Setelah mendarat, mereka langsung menuju Palopo yang jaraknya sekitar 350 kilo meter dari Makassar.
Laporan: Rahmat Zeena|Makassar
KADER PKS DI TANGKAP SAAT MAIN JUDI DD JUGA ANGGOTA DPRD
Minggu, 27/02/2011 12:42 WIB
Ditangkap di Tempat Judi, Kader PKS Terancam Dipecat
Rachmadin Ismail
Gorontalo - Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditangkap di salah satu rumah warga yang diduga lokasi perjudian. Jika terbukti, kader berinisial DD tersebut terancam dipecat.
"Kita sudah membentuk tim investigasi. Kalau dia bersalah kita akan berikan sanksi. Maksimalnya pemecatan dari anggota partai," kata Ketua DPW PKS Gorontalo, Helmi Adam, kepada detikcom, Minggu (27/2/2011).
DD ditangkap di salah satu rumah warga Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Jumat petang (25/2/2011) bersama sejumlah orang yang diduga bermain judi. Dari hasil penggerebekan itu, polisi mengamankan barang bukti uang senilai Rp 800 ribu, serta kartu domino yang digunakan dalam permainan judi.
"Infonya memang seperti itu. Tapi dia tidak ditahan. Ditangkap di rumah warga, yang konon sudah menjadi target operasi," jelasnya.
Rencananya, tim investigasi internal PKS akan memanggil DD pada Senin (28/2) malam. Sanksi langsung dijatuhkan setelah proses investigasi selesai.
"Karena dia juga pejabat publik maka ada konsekuensinya. Aturan undang-undangnya begitu diberhentikan dari partai, maka secara otomatis berhenti sebagai anggota DPRD," lanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar