Laman

Rabu, 12 Januari 2011

DARI KALANGAN NETTER MANTRI INILAH YANG DI HARAP UNTUK DI GANTI OLEH SBY

MUNGKIN GAMBAR BEGILAH YANG BIKIN TIFAKUL JADI HM''


JAMBI EKSPRES:

DARI KALANGAN NETTER MENTRI YANG MENDAPAT RAPORT MERAH

Setahun pelaksanaan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) masih memberikan rapor merah. Rapor merah diberikan karena target program kerja kabinet belum tercapai 100 persen hingga akhir tahun lalu.

Demikian diungkapkan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto saat ditanya pers, seusai rapat tentang kelanjutan penanganan bencana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/1/2011) petang kemarin.

"Saya kira masih ada yang diberi warna merah. Akan tetapi, saya belum bisa menyebutkan kementerian dan lembaga mana dan berapa yang targetnya masih tak tercapai," ujar Kuntoro.

Menurut Kuntoro, seluruhnya ada 47 kementerian dan lembaga yang dievaluasi UKP4. "Penyebabnya bermacam-macam sehingga tak tercapai. Namun, UKP4 akan berikan catatan atas penyebabnya itu. Akan tetapi, catatan yang disampaikan kementerian dan kelembagaan itu tidak akan mengubah penilaian UKP4," katanya.

Saat disebutkan adanya faktor-faktor keterkaitan dengan kementerian lain seperti masalah regulasi dan pencairan anggaran serta kehati-hatian menjalankan proyek kementerian sehingga ada target yang tidak tercapai, Kuntoro membenarkan.

Hari ini diserahkan

Lebih jauh Kuntoro mengakui, semua laporan menteri atas capaian kinerja sudah selesai diolah UKP4. "Tinggal dibuat kesimpulannya dan secara teknis laporannya akan dijilid dulu, baru akan diserahkan Rabu ini kepada presiden," lanjut Kuntoro.

Selanjutnya, ujar Kuntoro, semuanya tergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi laporan evaluasi tersebut. "Laporan itu nanti Presiden yang menentukan, apakah perlu disidangkan di kabinet atau tidak, atau dipegang oleh Presiden sendiri untuk dipelajari lebih mendalam," katanya.

Disinggung soal hasil evaluasi UKP4 yang merah dapat memengaruhi reshuffle kabinet, Kuntoro mengaku tidak tahu-menahu.


jika tak tercapai

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, capaian program kerja menteri dan lembaga selama setahun harus terwujud 100 persen. Apabila tidak tercapai 100 persen, rapor kerja menteri dan lembaga itu akan menjadi merah.

Namun, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggunakan rapor merah kementerian dan lembaga atas hasil penilaian UKP4 atau tidak untuk penilaian kinerja kabinet, tergantung Presiden Yudhoyono.

”Laporan UKP4 itu tidak ada hubungannya dengan reshuffle (perombakan) kabinet, tetapi berhubungan dengan kinerja kementerian dan lembaga atas rencana-rencana aksi yang dulu ditetapkannya sendiri,” kata Kuntoro setelah rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (4/1).

Menurut Kuntoro, jumlah rencana aksi yang ditetapkan 47 kementerian dan lembaga sebanyak 369 rencana aksi. ”Rencana aksi itulah yang satu per satu diikuti UKP4 setahun ini. Apakah sasarannya itu tercapai atau tidak?” tambahnya.

Menurut Kuntoro, Selasa pukul 24.00 adalah batas waktu penyerahan laporan evaluasi program kerja menteri kepada UKP4. Pernyataan Kuntoro tentang evaluasi program kerja akhir tahun lalu mengundang pertanyaan kemungkinan perombakan kabinet pada awal tahun ini meskipun Kuntoro mengaku tidak tahu soal itu.



TUNGU

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, capaian program kerja menteri dan lembaga selama setahun harus terwujud 100 persen. Apabila tidak tercapai 100 persen, maka rapor kinerja menteri dan lembaga atas rencana aksi yang ditetapkannya sendiri tidak tercapai atau akan menjadi merah. Namun, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggunakan rapor merah kementerian dan lembaga atas hasil penilaian UKP4 atau tidak untuk penilaian kinerja kabinet, tergantung pada Presiden Yudhoyono sendiri.

Hal itu ditegaskan oleh Kuntoro saat ditanya pers sebelum maupun setelah rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (4/1/2011). "Laporan UKP itu tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet, akan tetapi berhubungan dengan kinerja kementerian dan kembaga atas rencana-rencana aksi yang dulu ditetapkannya sendiri," tandas Kuntoro.

Menurut Kuntoro, jumlah rencana aksi yang ditetapkan 47 kementerian dan lembaga sebanyak 369 recana aksi yang harus diselesaikan. "Nah, rencana aksi itulah yang satu per satu diikuti oleh UKP4 selama setahun ini. UKP4 kemudian mengukuti sasaran aksi kementerian dan lembaga. Apakah sasarannya itu tercapai atau tidak?" tambahnya.

Kuntoro menambahkan, "Harusnya, sampai akhir tahun ini, capaiannya kinerjanya 100 persen. Kalau salah satu rencana aksi di kementerian dan lembaga tidak tercapai, ya merah."

Namun, lanjut Kuntoro, UKP4 tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Presiden terkait hasil evaluasi yang dilakukannya itu. "Kita tidak memberikan konsekuensi apapun. Itu urusan Presiden yang menentukan. Saya juga tidak tahu apakah itu jadi benchmark atau tidak. Itu, benar-benar hak Presiden untuk menggunakan laporan UKP4 atau tidak menggunakannya," paparnya lagi.

Lebih jauh, Kuntoro, menegaskan, malam ini pukul 24.00 Wib, merupakan deadline atau batas waktu penyerahan laporan evaluasi program kerja para menteri ke UKP4. "Ya hari ini ditunggu, akan tetapi deadline-nya malam ini pukul 24.00 WIB," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kuntoro mengakui laporan evaluasi kinerja setahun para menteri akan diserahkan kepada Presiden Yudhoyono pada awal Januari 2011 atau 4 Januari mendatang.

Pernyataan Kuntoro tentang evaluasi program kerja akhir tahun para menteri mengundang pertanyaan kemungkinan adanya reshuffle kabinet di awal tahun ini meskipun Kuntoro mengaku tidak tahu menahu soal reshuffle kabinet itu.

Saat ditanya apakah artinya, jika Selasa malam ini laporan kinerjanya sudah diterima UKP4, besok Rabu laporannya diserahkan kepada Presiden Yudhoyono, Kuntoro menjawab, "Ya, tidak. Kita butuh waktu dua atau tiga hari lagi untuk menganalisisnya kembali sebelum disampaikan kepada Presiden."

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar