Pemerintah Produksi Pesawat Perintis Mulai 2013

JAMBI EKSPRES:
Sabtu, 4 Desember 2010 15:22 WIB


Pesawat penumpang dari salah satu maskapai penerbangan, melakukan lepas landas (take off) dari runway Bandara Internasional Juanda, Surabaya.
Jakarta

Pemerintah menargetkan memroduksi prototipe pesawat perintis berkapasitas relatif kecil untuk menghubungkan daerah-daerah yang tidak bisa diakses jalur darat mulai 2013.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Perhubungan dan BPPT terkait produksi pesawat jenis N219 yang isinya 19 penumpang yang bisa mendarat pada landasan sederhana paling tidak tahun 2013," kata Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Soerjono di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, PT Dirgantara Indonesia paling tidak akan ditugasi membangun dua unit pesawat jenis berharga sekitar 3,8 juta dolar AS per unit tersebut tiga tahun mendatang.

Menurut dia, pemerintah sekurang-kurangnya harus mengucurkan modal awal sebesar 40 juta dolar AS untuk produksi awal pesawat yang dirancang mengangkut orang dan barang tersebut.

"Kalau menurut PT DI, untuk mencapai BEP (break even point) harus menjual 27 pesawat. Modalnya sekitar 250 juta dolar AS, tapi untuk modal dasar pembangunan butuh 40 juta dolar AS," katanya.

Pemerintah, kata dia, juga akan menyiapkan skema subsidi untuk operasi pesawat-pesawat penumpang berkapasitas kecil itu di daerah-daerah baru yang belum terakses moda transportasi darat dan laut.

"Mungkin nanti akan ada subsidi untuk tiket atau avtur," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dan maskapai penerbangan membeli pesawat-pesawat kecil produksi PT Dirgantara Indonesia tersebut dan mengoperasikannya ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan selanjutnya memicu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang sebelumnya terasing karena keterbatasan akses transportasi.

"Pemerintah mendorong ini karena jumlah pesawat yang beroperasi ke daerah-daerah yang ada di Papua, Sulawesi, dan Sumatera cenderung makin sedikit, padahal masyarakat di daerah sangat membutuhkan," demikian Soerjono.